Menu

Mode Gelap
Operasi Ketupat 2024 Berakhir, Korlantas Polri Hentikan One Way hingga Contra Flow Penggunaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik di Sulselrabar Meningkat  Presiden Gelar Ratas Bahas Dampak Geopolitik Timur Tengah terhadap Ekonomi Indonesia Indonesia Intensifkan Upaya Diplomasi, Dorong Deeskalasi Ketegangan di Timur Tengah Progres Rumah Menteri di IKN  Ditargetkan Rampung Juli 2024

News · 14 Jul 2022 12:59 WITA

Dituding PDIP Sering Langgar Aturan, PKS Bela Anies Baswedan


 Dituding PDIP Sering Langgar Aturan, PKS Bela Anies Baswedan Perbesar

Jakarta – PDIP mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai sering melanggar aturan setelah terbitnya putusan PTUN menurunkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. PKS membela Anies.

“Tidak menyalahi aturan. Kan semua prosedur sudah dijalankan. Justru malah masalah PTUN dilakukan. Itu semua prosedur dijalankan, nggak menyalahi aturan,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani saat dihubungi, Selasa (12/7/2022).

Yani juga angkat bicara mengenai tudingan Anies melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Yani menilai Anies memikirkan kesejahteraan warga dalam menentukan besaran UMP DKI tahun 2022.

“Kan saya katakan tadi, kalau mengikuti Kemenaker berarti tidak ada kenaikan (malah) menurun, ya kan? Sementara Pak Anies karena dia kepala daerah punya pandangan bagaimana tentang masalah nasib para pekerja ini kalau memang penghasilan menurun,” ujarnya.

“Dia berupaya gimana bisa ditingkatkan supaya mereka bisa hidup layak, kebutuhan hidup bisa tercukupi walaupun pas-pasan,” sambungnya.

Di sisi lain, anggota Komisi B itu menghormati putusan PTUN Jakarta yang menghukum Anies menurunkan besaran UMP DKI Jakarta menjadi Rp 4,5 juta. Meski begitu, Yani mengusulkan agar Anies mengajukan banding.

“Kita hormati lah putusan itu. Tapi kalau memang ada peluang masih bisa banding, saya kira nggak ada salahnya bisa banding lagi dalam upaya untuk membela nasib para pekerja,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, PTUN Jakarta menghukum Gubernur Anies Baswedan untuk menurunkan UMP DKI Jakarta, yaitu dari Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,5 juta.

Kasus bermula saat Anies mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. SK itu menyebutkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 4.641.854, (**)

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Tim Kreatif

Baca Lainnya

Srikandi Tangguh PLN Lalui Segala Tantangan Wujudkan Listrik Berkeadilan di Sulselrabar

19 April 2024 - 19:49 WITA

Sambut Kajati Baru Sulsel, Pj Gubernur Bangun Perkenalan Lewat Temu Silaturahmi

19 April 2024 - 11:54 WITA

PJ Gubernur Sulsel Apresiasi Basarnas  dalam Penanganan Bencana 

19 April 2024 - 11:48 WITA

Awali Berkantor, Kajati Sulsel Gelar Halal Bihalal bersama Jajaran

18 April 2024 - 16:24 WITA

Alumni IKA 588 Tersebar di Seluruh Indonesia Hadir di Halal Bihalal

17 April 2024 - 22:58 WITA

Gelar Rapat Pengurus, IKA 588 Bakal Membuat Website Database Alumni

17 April 2024 - 17:29 WITA

Trending di News