Menu

Mode Gelap
Kapolri dan Ketum PSSI Bertemu, Pastikan Penyelenggaraan Piala Presiden Berjalan Aman dan Lancar Menhub Ungkap Progres Pembangunan Bandara di IKN, Di Laut Disediakan Pinisi Fase Pemulangan, 166 Ribu Jemaah Tiba di Tanah Air BPS Sebut Sulsel Mengalami Surplus Perdagangan Ekspor – Impor Sebesar 390,86 Juta Dollar Amerika  Kapolri Mutasi Ratusan Anggota Polri, Irjen Syahardiantono Jadi Kabaintelkam

Nasional · 10 Agu 2022 20:05 WITA

Diskominfo Siap Dorong Kebebasan Berpendapat bagi Masyarakat


 Diskominfo Siap Dorong Kebebasan Berpendapat bagi Masyarakat Perbesar

MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat mendukung kebebasan pers di Sulawesi Selatan. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan amanah Undang-Undang Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) saat menghadiri acara Diskusi Publik dan Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Kebebasan Pers yang diselenggarakan oleh Human Right  Working  Grub (HRWG) bertempat di Hotel Mercure Makassar, Selasa (9/8/2022).

“Sehingga Pemerintah Provinsi membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berekspresi karena kami menganggap bahwa kebebasan berekspresi khusunya kebebasan pers itu menjadi cambuk dan motivasi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat dan dapat menjadi kanal untuk memperoleh informasi yang bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat,” papar Amson Padolo.

Ia menambahkan Pemprov Sulsel melalui Diskominfo-SP siap membantu masyarakat apabila hak-haknya dalam mendapatkan informasi masih belum terpenuhi secara maksimal. Demi menjamin hak sipil tersebut Pemprov Sulsel siap menyampaikan keluhan ataupun laporan yang datang dari masyarakat ke pihak-pihak terkait.

“Dalam menyampaikan informasi atau keluhan tersebut media sosial tidak menjadi salah satu yang tidak direkomendasikan karena sebaran tentang hoax itu sebagian besar dilakukan di media-media sosial. Kami punya kanal aduan yang bernama SP4N-Lapor!,” terangnya.

Amson Padolo berharap bahwa kebebasan berekspresi akan membuka ruang dan kesempatan kepada elemen masyarakat untuk memberikan sumbangsih pembangunan baik berupa pikiran, ide dan gagasan sehingga menjadi masukan bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan menuju good governance.

“Kami juga mendorong pelayanan publik dengan membuka ruang pelayanan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik yang berada di Diskominfo-SP maupun di masing-masing OPD  Pemprov Sulsel,” pungkas Amson. (**)

Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Tim Kreatif

Baca Lainnya

Kapolri dan Ketum PSSI Bertemu, Pastikan Penyelenggaraan Piala Presiden Berjalan Aman dan Lancar

15 Juli 2024 - 16:02 WITA

Fase Pemulangan, 166 Ribu Jemaah Tiba di Tanah Air

15 Juli 2024 - 14:58 WITA

Ribuan Umat Buddha Ikuti Perjalanan Bakti

14 Juli 2024 - 10:52 WITA

Presiden Jokowi Kunjungi RSUD di Bulukumba 

5 Juli 2024 - 17:01 WITA

Presiden Jokowi Kunjungi RSUD Sinjai

4 Juli 2024 - 16:46 WITA

Presiden Jokowi Kunjungan Kerja ke Sulawesi Selatan 

4 Juli 2024 - 16:22 WITA

Trending di Nasional