Menu

Mode Gelap
Tiga Tersangka skincare berbahaya masuk Rutan, Jadwal sidang perdana menanti! Google buka suara soal Dollar AS ke Rupiah “anjlok” ternyata… Indonesia Desak Malaysia Serius Soal Kasus 5 WNI Ditembak Isra Mikraj Tingkat Kenegaraan 2025, Menag Tekankan Keseimbangan Sabar dan Syukur Saudi Apresiasi Indonesia Kelola Haji secara Profesional dan Humanis

Nasional · 22 Sep 2022 10:45 WITA

Biaya Akreditasi Capai Puluhan Juta, PTS Se Indonesia Bakal Gelar Demonstrasi 


 Biaya Akreditasi Capai Puluhan Juta, PTS Se Indonesia Bakal Gelar Demonstrasi  Perbesar

Metromilenial– Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) , Prof Budi Jatmiko mengajak seluruh civitas akademika kampus swasta se Indonesia untuk datang ke Jakarta pada 27,28,dan 29 September 2022 mendatang.

Sebagai organisasi yang mewadahi seluruh kampus swasta di Indonesia, Aptisi bakal memfasilitasi insan kampus swasta untuk menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah.

Salah satu grand isu yang akan disampaikan dalam aksi demonstrasi tersebut adalah pembubaran Lembaga Akreditasi Mandiri – Perguruan Tinggi (LAM-PT).

“Dari 2021 mereka sudah menginginkan (demo) semua. (Tapi) saya coba dulu pendekatan dengan semua pihak. Menyurati menteri, dirjen juga DPR.. Kita, sudah bersurat kepada Presiden dan menteri tapi tidak di tanggapi. Ini yang membikin teman-teman PTS geram, ” kata prof Budi melalui rilis yang dikirim , Kamis (16/9/2022),  Hari Lalu, Dilansir Tribun Timur.com

Dia melanjutkan “Saat ini kondisi PTS di Indonesia sedang kesulitan membiayai kampus mereka. Apalagi sejak pamdemi lebih dari 50 persen mahasiswa mengajukan cuti.

” Kondisi kita 7 tahun mahasiswa menurun, 3 tahun terkahir covid memenjadikan PTS sulit sekali untuk memiliki kemampuan membiayaan kampusnnya. Dan mereka sekarang harus dibebankan dengan biaya membakar kertas yang sangat mahal (dalam proses akreditasi), “jelasnya.

Prof Budi mengatakan Aptisi sudah memberikan sejumlah solusi diantaranya menggunakan sistem blockchain, memperluas PDPT sehingga Perguruan tinggi bisa mengunggah aktivitasnya disana. Sehingga LAM atau pun BAN PT bisa langsung mengunduh untuk di periksa.

“Yang ketiga adalah menggabungkan Block chain dan PDPT sehingga biaya untuk akreditasi LAM PT bisa lebih murah” katanya.

Selain itu Prof Budi berharap agar durasi hasil Akreditasi LAM bisa diperpanjang karena kondisi masyarakat perguruaan tinggi sedang dalam masa kesulitan pembiayaan.

Diketahui LAM memungut uang tidak sedikit dari perguruan tinggi. Bahkan sejumlah LAM memungut biaya ke perguruan tinggi dengan nilai fantastis, mencapai Rp80 juta.

“Saat LAM lahir sampai tahun kedua itu tidak bayar, tapi di tahun ketiga, kami harus bayar Rp70 juta sampai Rp80 juta dan yang jadi masalah ini tidak pernah diaudit dan orangnya itu-itu saja,” tutup Budi, (Redaksi/***).

Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Tim Kreatif

Baca Lainnya

Saudi Apresiasi Indonesia Kelola Haji secara Profesional dan Humanis

18 Januari 2025 - 14:21 WITA

BPIH 2025 Turun, Kepala Badan Penyelenggara Haji Apresiasi Menag dan DPR

9 Januari 2025 - 11:25 WITA

Tinjau SPKLU Bandung, Dirut PLN Pastikan Seluruh Infratruktur EV Siap Layani Masyarakat 24 Jam

27 Desember 2024 - 09:34 WITA

Wamen BUMN Cek Langsung Kesiapan SPKLU PLN Layani Kebutuhan Nataru

25 Desember 2024 - 11:00 WITA

ASF Mewabah di 32 Provinsi RI, Pakar epidemiologi bilang Kemungkinan Penularan Lewat Makan Babi

19 Desember 2024 - 07:39 WITA

Kapolri: Personel Gabungan Polri-TNI Amankan 61 Ribu Lokasi Ibadah dan Rekreasi Saat Natal-Tahun Baru

16 Desember 2024 - 16:21 WITA

Trending di Nasional