Menu

Mode Gelap
Operasi Ketupat 2024 Berakhir, Korlantas Polri Hentikan One Way hingga Contra Flow Penggunaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik di Sulselrabar Meningkat  Presiden Gelar Ratas Bahas Dampak Geopolitik Timur Tengah terhadap Ekonomi Indonesia Indonesia Intensifkan Upaya Diplomasi, Dorong Deeskalasi Ketegangan di Timur Tengah Progres Rumah Menteri di IKN  Ditargetkan Rampung Juli 2024

News · 28 Sep 2022 14:07 WITA

Ketua DPRD Makassar: Tidak Boleh Pemkot Diatur Oleh Swasta Soal PSU


 Ketua DPRD Makassar: Tidak Boleh Pemkot Diatur Oleh Swasta Soal PSU Perbesar

 

MAKASSAR– Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo mengapresiasi warga kompleks Bumi Permata Hijau (BPH) Jalan Sultan Alauddin yang kompak menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan ke Pemerintah Kota Makassar, Rabu, 28/9/2022.

“Kejadian yang baru pertama kalinya, kompakan dan persatuan warganya membantu pemerintah dalam menyelamatkan aset yang memang menjadi hak pemerintah,”kata Rudianto Lallo.

Politisi Partai NasDem itu menegaskan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang aktif melakukan verifikasi prasarana, sarana dan utilitas umum yang sudah dituangkan dalam site plan pengembang sebelum membangun.

“Tidak boleh Pemkot Makassar diatur oleh swasta. Jangan dibiarkan pengembang seenaknya memindahkan PSUnya. Apa yang ada dalam gambar itu yang harus di serahkan, jangan lagi ada peruntukan PSU diperjual belikan kembali oleh pengusaha dengan alasan memindahkan ketempat lain,”paparnya.

Pemilik tagline Anak Rakyat itu menambahkan fungsi kontrol pemerintah harus berjalan. Jangan hanya mengeluarkan izin-izin namun setelah itu pengembangnya tidak ingin diatur. Pemerintah semestinya mengatur segalanya.

“jika ada yang tidak menyerahkan maka dapat dilakukan cara lain, salah satu yang efektif seperti sekarang ini, masyarakat bersatu, berjuang agar PSU menjadi milik pemerintah, dengan demikian maka ini dapat dipelihara dengan baik,”ujarnya.

Legislator dua Periode Makassar itu juga menyampaikan saat ini DPRD Makassar melalui pansus sedang menggagas ranperda tentang penyeragan, sarana dan utilitas. Perda ini dikemudian hari akan mengatur segala regulasi penyerahan dari pemgembang lebih detail lagi.

“Kenapa PSU itu harus dimiliki, sebab kadang pengembang jika selesai tidak lagi bertanggungjawab memelihara, sehingga penyakit di Makassar yakni genangan dan banjir kerap kembali, karena drainasenya tidak diurus, sementara jika itu menjadi aset maka ada anggaran dari pemerintah bisa dipergunakan,”paparnya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Nirwan Niswan Mungkasa turut mengapresiasi kekompakan warga BPH yang melakukan inisiasif menyerahkan PSU perumahan ke Pemerintah Kota Makassar. Selama ini, kata dia yang pengembang menyerahkan setelah pembangunan tuntas.

“Pertama kalinya ada penyerahan PSU perumahan dari warga, biasanya dari pemgembang. Ini harus diapresiasi, dan semoga secepatnya PSU yang diserahkan ini dapat dibenahi,”kata Nirwan.

Nirwan menjelaskan ada beberapa tujuan pemyerahan ke Pemerintah, diantaranya u untuk menjamin keberlangsungan PSU, melindungi aset Pemkot Makassar yang menjadi hak, dan dapat memanfaatkan PSU untuk kepentingan masyarakat yang lebih baik lagi.

“PSU yang dapat dipelihara oleh pemerintah yang sudah diambil alih kepemilikannya dari pengembang, jadi untuk di BPH ini sudah bisa diusulkan pengembangan infrastruktur PSUnya,”katanya.

Ketua RW 3, Erwin Natsir mengatakan warga menunggu kurang lebih 23 tahun lamanya untuk dilaksanakan penyerahan PSU ke Pemerintah Kota Makassar. Sudah berbagai generasi RW dan RT bersama warga untuk mengalihkan kepemilikan dari PT Ganesa Langa Jaya yang sudah tidak aktif kepemerintah namun baru hari ini dapat terlaksanakan.

“Sebuah kesyukuran, penyerahan PSU ini terlaksana juga, semua ini berkat bantuan dari Ketua DPRD Rudianto Lallo, Pemerintah Kota dan Tokoh Masyarakat yang aktif selalu mencari solusi, semoga dengan diambilnya pemerintah, infrastruktur di BPH dapat perlahan diperbaiki,”harapnya.

Menurut Natsir yang mendasari keinginan warga agar PSU perumahan BPH ini diambil alih pemerintah karena pada saat musim hujan tiba, genangan nyaris diseluruh kompleks setinggi lutut orang dewasa, drainase sudah tertutup sedimen dan sampah. “Tanpa bantuan anggaran pemerintah, maka PSU Perumahan tidak dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya masyarakat,”tutupnya, (Baso/**).

Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Tim Kreatif

Baca Lainnya

Srikandi Tangguh PLN Lalui Segala Tantangan Wujudkan Listrik Berkeadilan di Sulselrabar

19 April 2024 - 19:49 WITA

Sambut Kajati Baru Sulsel, Pj Gubernur Bangun Perkenalan Lewat Temu Silaturahmi

19 April 2024 - 11:54 WITA

PJ Gubernur Sulsel Apresiasi Basarnas  dalam Penanganan Bencana 

19 April 2024 - 11:48 WITA

Awali Berkantor, Kajati Sulsel Gelar Halal Bihalal bersama Jajaran

18 April 2024 - 16:24 WITA

Alumni IKA 588 Tersebar di Seluruh Indonesia Hadir di Halal Bihalal

17 April 2024 - 22:58 WITA

Gelar Rapat Pengurus, IKA 588 Bakal Membuat Website Database Alumni

17 April 2024 - 17:29 WITA

Trending di News