Menu

Mode Gelap
Operasi Ketupat 2024 Berakhir, Korlantas Polri Hentikan One Way hingga Contra Flow Penggunaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik di Sulselrabar Meningkat  Presiden Gelar Ratas Bahas Dampak Geopolitik Timur Tengah terhadap Ekonomi Indonesia Indonesia Intensifkan Upaya Diplomasi, Dorong Deeskalasi Ketegangan di Timur Tengah Progres Rumah Menteri di IKN  Ditargetkan Rampung Juli 2024

News · 11 Okt 2022 14:30 WITA

Pemprov Sulsel Apresiasi Pencanangan Zona Integritas BBPPKS


 Pemprov Sulsel Apresiasi Pencanangan Zona Integritas BBPPKS Perbesar

MAKASSAR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengapresiasi pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Makassar.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas inisiatif dari BBPPKS untuk pencanangan pembangunan zona integritas tersebut.

“Pemprov sangat apresiasi terhadap pencanangan pembangunan zona integritas yang dilakukan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial,” ungkap Abdul Hayat dalam sambutannya, Senin, 10 Oktober 2022.

Menurut Abdul Hayat, yang paling penting bukan hanya sekedar kegiatan pencanangan zona integritas saja, namun dibutuhkan komitmen dalam implementasi dalam keseharian bagi semua.

“Komitmen dan implementasi jangan hanya komitmen di buku saja, tapi harus dengan implementasi di setiap kegiatan. Kenapa kita lakukan zona wilayah supaya kita melakukan modeling yang baik, melakukan, mengajak semua pihak,” ujar mantan Direktur Kemensos RI itu.

“Saya kira dari teman-teman vertikal, kecuali Kemensos. Kalau ini bekerja dengan baik kita dengan tenang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita semua,” lanjutnya.

Sementara itu, Inspektur Bidang Penunjuk Itjen Kementrian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI), Idit Supriadi Priatna, mengatakan, bagaimana kita bisa mewujudkan zona integritas terbaik, bukan hanya pencanangan saja, tapi bagaimana proses implementasinya betul-betul terwujud.

“Kita tidak hanya berhenti di pencanangan saja tapi harus sampai pada saat-saat pelaksanaannya,” ungkapnya.

Hadir dalam acara tersebut, Inspektur Bidang Penunjuk Itjen Kemensos, Idit Supriadi Priatna, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Andi Irawan Bintang, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar, Anna Puspasari, dan Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara atau yang mewakili.

(red/**)

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Tim Kreatif

Baca Lainnya

Sambut Kajati Baru Sulsel, Pj Gubernur Bangun Perkenalan Lewat Temu Silaturahmi

19 April 2024 - 11:54 WITA

PJ Gubernur Sulsel Apresiasi Basarnas  dalam Penanganan Bencana 

19 April 2024 - 11:48 WITA

Awali Berkantor, Kajati Sulsel Gelar Halal Bihalal bersama Jajaran

18 April 2024 - 16:24 WITA

Alumni IKA 588 Tersebar di Seluruh Indonesia Hadir di Halal Bihalal

17 April 2024 - 22:58 WITA

Gelar Rapat Pengurus, IKA 588 Bakal Membuat Website Database Alumni

17 April 2024 - 17:29 WITA

Penggunaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik di Sulselrabar Meningkat 

16 April 2024 - 19:34 WITA

Trending di News