Menu

Mode Gelap
Tahun Depan, Indonesia Dapat 221 Ribu Kuota Haji Presiden Tinjau Pompanisasi di Jawa Tengah, Upaya Antisipasi Kekeringan dan Peningkatan Produksi Pangan Polri dan Vietnam Perkuat Kerja Sama Pengejaran Buron Mesin Pesawat Jemaah Haji UPG-05 Rusak, Kemenag Minta Garuda Indonesia Profesional Presiden Jokowi Gelar Rapat Terbatas Soal Erupsi Gunung di Sulawesi Utara

News · 11 Nov 2023 17:28 WITA

Terima Tim Pengawasan Kemenkeu, Pj Sekprov Sulsel Harap Selaraskan Data


 Terima Tim Pengawasan Kemenkeu, Pj Sekprov Sulsel Harap Selaraskan Data Perbesar

MAKASSAR,MM —  Pj Sekprov Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, menerima kedatangan tim pengawasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk membahas tentang program prioritas Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin. Diantaranya terkait pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, dan kemiskinan ekstrem.

“Kami ucapkan selamat datang di Pemprov Sulsel, khususnya di Kota Makassar ini. Mereka akan berada di Sulsel selama kurang lebih 15 hari ke depan,” kata Arsjad, Jumat, 10 November 2023.

Kata Arsjad, kedatangan mereka untuk mengambil sampel di pemerintah daerah. Yakni Kabupaten Gowa, Wajo, Kota Makassar, dan Pemprov Sulsel. Tim ini akan memotret dan mengumpulkan data serta informasi terkait program yang telah dilaksanakan pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten kota terkait upaya-upaya penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim.

“Kita ketahui bersama, saat ini Pj Gubernur Sulsel telah menginstruksikan delapan program prioritas. Diantaranya adalah penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.

Terkait stunting sendiri, tentu ia berharap angka 27 persen saat ini bisa diturunkan. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem mengalami penurunan melalui program-program Pemprov Sulsel. Seperti program ketahanan pangan serta aplikasi Inzting atau Ikhtiar Menzerokan Stunting.

Sementara untuk kemiskinan ekstrem, kata Arsjad, saat ini sedang digalakkan budidaya pisang di atas lahan seluas 500 ribu hektare atau kurang lebih sekitar 1 juta tanaman pisang. Diharapkan, ini bisa menjadi peluang lapangan kerja baru diciptakan, sekaligus juga bisa meningkatkan potensi pendapatan masyarakat. Sehingga, dengan 1,57 persen zona kemiskinan ekstrem itu bisa berkurang.

“Untuk itu, tim pengawasan Kementerian Keuangan ini diharapkan bisa menyelaraskan data terkait jumlah prevalensi stunting, termasuk juga zona kemiskinan ekstrem,” imbuhnya.

Selain itu, tim pengawasan ini juga akan melihat sudah sejauh mana kebijakan penganggaran pemerintah provinsi dan kabupaten kota. (**)

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Tim Kreatif

Baca Lainnya

Cegah Judi Online Kodim 1420/Sidrap Lakukan Apel Gabungan Pengecekan Personil

20 Juni 2024 - 18:23 WITA

Kasus Penganiayaan yang Ditangani PN Parigi Moutong Berakhir Damai

20 Juni 2024 - 12:31 WITA

Presiden Tinjau Pompanisasi di Jawa Tengah, Upaya Antisipasi Kekeringan dan Peningkatan Produksi Pangan

20 Juni 2024 - 06:00 WITA

PLN UID Sulselrabar Bagikan 5 Ton Daging Hasil 74 Ekor Hewan Kurban

20 Juni 2024 - 05:55 WITA

Marwan Aras Center Berbagi Manfaat Kepada Dhuafa dan Fakir Miskin di Makassar

17 Juni 2024 - 17:50 WITA

Idul Adha di Desa Tomoli Selatan, Warga Padati Masjid At-Taqwa Parigi Moutong 

17 Juni 2024 - 11:24 WITA

Trending di News