Jakarta – Sekretaris Utama BMKG Dwi Budi Sutrisno mewakili Kepala BMKG didampingi Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan BMKG menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Selasa (22/11) dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 Dan Antisipasi Potensi Terjadinya Cuaca Ekstrem Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Dalam Rapat tersebut, Sekretaris Utama BMKG Dwi Budi Sutrisno menyampaikan capaian realisasi program dan anggaran BMKG TA 2022 sampai dengan bulan November 2022..
Dikatakan, Serapan tersebut antara lain Realisasi Keuangan per tanggal 21 November 2022 adalah sebesar 63,34 % dan Realisasi Fisik per tanggal 21 November 2022 sebesar 73,67 %.
Selain Sekretaris Utama, Deputi Bidang Meteorologi Guswanto memaparkan Antisipasi Potensi Terjadinya Cuaca Ekstrem dan Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami Daryono memaparkan Gempabumi Cianjur.
Gelaran Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI memberikan perhatian khusus pada potensi gempa, terlebih lagi kemarin telah terjadi gempa di Cianjur M 5,6 (21/11/2022). Atas tragedi tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta BMKG aktif memetakan jalur gempa yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi siklus 20 tahun gempa serupa di Cianjur.
“Dari BMKG mungkin perlu untuk memetakan secara aktif dan ini melihat sejarah dari paparan tadi. Ini kan terjadi berulang saya baca di media juga menurut Presiden tadi siklus 20 tahunan dan seterusnya menurut saya perlu dipetakan daerah-daerah yang dilalui dari lempengan ini,” kata Lasarus dalam rapat dengar pendapat Komisi V dan BMKG, Selasa (22/11/2022).
Lasarus juga mengingatkan soal pembangunan rumah di sekitar lokasi yang tidak sesuai standar. Ia berharap, setelah BMKG memetakan wilayah, pihak terkait bisa lebih memerhatikan dampaknya.
“Pemerintah nanti akan memberi roadmap kepada masyarakat yang ada di jalur gempa. Ketika mereka membangun rumah harus ada sisi-sisi teknis yang harus dipertimbangkan. Kalau tidak masyarakat kekurangan informasi. Kalau ada kekurangan informasi dari kita, BMKG, pemerintah itu kesalahan kita. Itu harus kita perbaiki,” jelasnya.
Menurutnya dengan adanya pemetaan jalur gempa, Komisi V bisa membahas siasat menangani jalur gempa dengan kementerian terkait. Terutama Kementerian PUPR bisa mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu sesuai dengan tupoksinya, terkait dengan konstruksi dan sebagainya.
Lebih lanjut, Lasarus pun mengingatkan analisis terkait standar bangunan tahan gempa sudah lama ada. Banyaknya korban gempa di Cianjur yang tewas membuktikan standar yang kurang baik.
“Ini kan analisa bangunan gempa dan seterusnya itu sesuatu yang sudah dipelajari sejak lama dan teknologi itu ada. Kalau kita melihat kejadian yang di Cianjur ini saya lihat rumah yang roboh-roboh itu memang rumah yang tidak memenuhi standar ketahanan gempa. Kalau rumah yang kokoh-kokoh saya lihat cenderung masih bisa bertahan dengan goncangan kemarin,” paparnya, (Red/**).
