PALU — Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama BPJS Ketenagakerjaan Prov. Sulteng menggelar Wawancara Paritrana Award Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Wawancara tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 2-3 Februari 2023. Bertempat di Hotel Santika Palu. Jumat (3/02/2023).
Paritrana award merupakan program pemerintah yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam penjelasan yang diberikan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Prov. Sulteng Lubis Latif, mengatakan bahwa paritrana award merupakan penghargaan tertinggi bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha seluruh skala, baik skala besar, menengah dan kecil termasuk UMKM.
Paritrana award bertujuan untuk mengukur sejauh mana komitmen pemda ataupun pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepala tenaga kerja, baik yang bekerja dilingkup pemda seperti honorer, aparat desa maupun pekerja rentan yang berada pada kawasan tersebut.
Saat ini, Paritrana award sendiri dilakukan untuk yang ke-7 kalinya dan kali pertama dilakukan penilaian tingkat provinsi. Dalam hal ini pemda Kab/Kota yang meraih peringkat 1, nantinya akan mewakili Provinsi ketingkat nasional.
Dalam petunjuk Kemenko PMK sudah terdapat aturan terkait tim penilai, yang mana dalam tim penilai tersebut diketuai oleh Sekda, sekretaris merupakan kepala BPJS ketenagakerjaan Provinsi, serta anggota yang merupakan Kadis Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusahan Indonesia (Apindo), Perwakilan Serikat Pekerja dan 4 ahli yakni ahli hukum, ahli jaminan sosial, ahli ekonomi, dan ahli kebijakan publik.
Pada penjelasannya, Sekretaris Daerah Prov. Sulteng sekaligus Ketua Tim Penilaian Paritrana Award Novalina berharap, kiranya tenaga kerja semakin terlindungi dengan adanya jaminan sosial dan juga akan berpengaruh pada angka kemiskinan.
“Harapannya dengan adanya paritrana award tenaga kerja kita semakin terlindung dengan jaminan sosial dan juga akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan” ucap Novalina.
Turut hadir : Kadis Nakertrans Prov. Sulteng Arnold Firdaus, Perwakilan Apindo Achrul Udaya, Ahli Hukum Abd. Rasyid Talib, perwakilan serikat pekerja Karlan. S Ladandu, ahli ekonomi Ahlis Djirimu, ahli kebijakan publik Muzakir Tawil, ahli jaminan sosial Arifuddin Bidin, ( Ekka/**).
