Oleh Temanna#Labeddu – Widyaiswara dan Pemerhati Manajemen Pemerintahan Desa
Setiap kali berbincang dengan aparatur desa, keluhan yang sering muncul hampir sama: mengapa banyak BUMDes berjalan di tempat, bahkan berhenti di tengah jalan? Padahal modal tersedia, aturan jelas, dan dukungan masyarakat cukup tinggi.
Masalah utama rupanya bukan pada dana, tetapi cara berpikir. Banyak BUMDes dibangun dengan pola administratif, bukan kepemimpinan sosial. Padahal, BUMDes hadir untuk menumbuhkan kemandirian, bukan ketergantungan.
Buku “Manajemen BUMDes” hadir sebagai pengingat sekaligus peta jalan. Buku ini tidak membahas proyek atau laporan kegiatan, melainkan menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan tata kelola. Bahwa BUMDes bukan hanya badan usaha, tetapi wadah belajar warga desa dalam mengelola potensi, mengambil risiko, dan membangun kepercayaan sosial.
Penulis buku ini menjabarkan konsep dasar, landasan hukum, struktur organisasi, serta strategi pengelolaan BUMDes dengan bahasa yang mudah dipahami. Namun lebih dari itu, ia mengajak pembaca menyadari bahwa desa memiliki energi besar yang terpendam. BUMDes seharusnya menjadi motor penggerak energi itu melalui usaha produktif, partisipatif, dan transparan.
Sayangnya, masih banyak pengelola memandang BUMDes sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa, bukan lembaga usaha yang menuntut efisiensi dan inovasi. Akibatnya, banyak unit usaha desa tidak berkembang karena dikelola tanpa profesionalitas.
Buku ini menyoroti persoalan klasik seperti lemahnya kapasitas manajerial, minimnya inovasi, dan kurangnya transparansi laporan keuangan. Solusi yang ditawarkan cukup realistis: pelatihan manajemen, kemitraan dengan sektor swasta dan perguruan tinggi, serta digitalisasi tata kelola.
Aspek digital ini menjadi kunci penting. Era digital memberi peluang besar bagi desa untuk keluar dari isolasi ekonomi—melalui sistem pencatatan digital, pemasaran daring, hingga jejaring antar-BUMDes. Meski demikian, bagian ini masih bisa digali lebih dalam dalam edisi berikutnya.
Kekuatan buku ini ada pada pendekatan praktis yang membumi. Ia mengajarkan prinsip manajemen tanpa meninggalkan konteks sosial. Pembaca diajak melihat BUMDes bukan sekadar urusan bisnis, tapi ruang pembelajaran sosial untuk bekerja sama, membangun tanggung jawab, dan mengelola risiko.
Meski begitu, buku ini belum banyak menampilkan studi kasus nyata, sehingga pembaca mungkin kesulitan membayangkan penerapan konsep di lapangan. Padahal, kisah sukses atau kegagalan BUMDes bisa menjadi inspirasi berharga.
Namun pesan utamanya tetap kuat:
Kemandirian desa tidak dibangun oleh proyek, tetapi oleh manusia yang mau belajar dan beradaptasi.
BUMDes seharusnya menjadi laboratorium sosial, tempat warga belajar tentang kerja keras, kejujuran, dan kepemimpinan.
Buku ini layak dibaca oleh aparatur desa, pendamping, akademisi, dan siapa pun yang tertarik pada pembangunan lokal. Nilainya bukan hanya pada teori manajemen, tetapi pada ajakan untuk melihat desa sebagai ruang tumbuh bagi wirausaha sosial berbasis gotong royong.
“Manajemen BUMDes” memang bukan buku sempurna, namun ia menyentuh akar persoalan: mentalitas pengelola dan budaya organisasi. Ia mengingatkan bahwa membangun desa berarti membangun manusia — dan manusia tidak berubah dengan regulasi, melainkan dengan keteladanan kepemimpinan.
BUMDes akan berhasil bila pengelolanya berpikir sebagai pemimpin, bukan pegawai.
Sebab desa yang mandiri bukanlah desa yang kaya dana, tetapi desa yang kaya inisiatif.
Nilai buku: 8 dari 10.
