JAKARTA, MM | Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan sejumlah upaya untuk memastikan harga dan ketersediaan produk pangan di Jakarta tetap stabil menjelang Hari Raya Idulfitri 1445 H.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati mengatakan, kebutuhan masyarakat terhadap pangan cenderung meningkat mendekati Lebaran.
Ia menyampaikan, 98 persen pangan Jakarta diperoleh dari daerah lain. Maka itu, BUMD pangan DKI Jakarta telah melakukan kerja sama antardaerah terkait suplai pangan.
“BUMD DKI Jakarta melakukan kerja sama antardaerah terkait suplai pangan. Sampai saat ini, kita sudah bekerja sama dengan 38 kabupaten/kota dari sembilan provinsi di Indonesia untuk pemenuhan stok pangan,” ujar Sri, Selasa (2/4), hari lalu.
Ia menyampaikan, seiring meningkatnya kebutuhan pangan di masyarakat, maka stok yang disiapakan juga perlu ditingkatkan. Maka dari itu, BUMD pangan DKI Jakarta diinstruksikan untuk memperbanyak stok sampai tiga kali lipat dari biasanya.
“Fokus-fokusnya BUMD menyiapkan sumber dan penyimpanannya agar produk pangannya dapat kita berikan kepada masyarakat,” ucap Sri.
Sri menjelaskan, di sisi hilir, Pemprov DKI Jakarta membuat berbagai prorgram di antaranya Subsidi Pangan dan Sembako Murah. Ia mengatakan, Program Sembako Murah inisiasi Pj Gubernur DKI Jakarta yang dimulai sejak Januari 2024 terus dilakukan sampai saat ini melibatkan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan.
Sejumlah produk pangan dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau disediakan bagi masyarakat. Dimulai dari 15 Januari 2024, program pangan murah berlangsung secara jemput bola di kantor-kantor lurah/ camat atau lokasi lain. Antusias masyarakat sangat tinggi. Terbukti, sebanyak 55.646 paket Sembako Murah sudah terjual di 61 lokasi sampai Februari 2024.
“Kita siapkan produk-produk karena ada subsidi dari stakeholder yang kemudian masuk ke sana. Program ini melibatkan 34 stakeholder atau CSR dari perusahaan-perusahaan termasuk BUMD kami dan ini akan terus berjalan. Ini suatu gerakan yang sangat baik dalam rangka menjaga kestabilan harga. Tidak hanya dilakukan Pemprov DKI Jakarta tetapi seluruh elemen masyarakat dan kelompok masyarakat tertentu,” jelas Sri.
Ia menambahkan, monitoring harga juga dilakukan untuk memastikan harga produk pangan di pasar tidak melonjak terlalu tinggi. Demikian juga dengan pengawasan, sehingga tidak fokus kepada ketersediaan semata tapi kualitas produk juga menjadi perhatian.
“Dari dinas terkait meminta uji sampel terkait kandungan bahan berbahaya dan lain-lain. Kita bikin identifikasi, kajian dan survei seluruh komoditas. Semua dalam kondisi yang cukup jadi masyarakat tidak perlu panic buying,” tandas Sri, (**).
