“Titip Pak Ketua, karena Ketua KPU sebagai penyelenggaraan harus tegak lurus pada aturan, rekan-rekan Bawaslu demikian juga Gakkumdu, kalau ada masalah silakan diselesaikan,” tegas Prof Zudan.

Sementara itu, Kapolda Sulsel, Irjen Andi Rian Djajadi menegaskan, pihaknya berkomitmen bagaimana menjaga keamanan di Pilkada, dan pihaknya sudah mulai melakukan operasi pengamanan Pilkada.

“Polisi di Polda Sulsel sudah standby mengamankan proses Pilkada serentak di seluruh Sulsel,” tuturnya.

Yang paling penting, kata Andi Rian, persaingan antara pendukung baik di tingkat provinsi maupun di 24 kabupaten kota se-Sulsel, harus betul-betul dipastikan tidak terjadi politik uang, penyebaran informasi bohong, kampanye hitam dan yang paling berbahaya intimidasi kepada masyarakat.

“Persaingan antara calon dan pendukungnya, bagaimana kerawanan politik uang bisa merusak demokrasi, dan penyebaran hoax, atau black campaign kemudian intimidasi kepada masyarakat sebagai pemilih,” tegas Andi Rian.

Untuk itu, Andi Rian memastikan bahwa seluruh anggota kepolisian di Polda Sulsel maupun di seluruh kabupaten kota se-Sulsel harus betul-betul netral dalam menjalankan tugasnya.

“Saya pastikan berdasarkan peraturan, Polda Sulsel akan bersifat netral di Pilkada 2024 ini. Kita pastikan ini semua akan netral termasuk seluruh pengawas dalam menjalankan tugasnya,” pungkasnya.

Hadir dalam Rakor Forkopimda tersebut, Pangdam Hasanuddin, Kapolda Sulsel, Kajati Sulsel, Danlantamal IV, Pengadilan Tinggi, Pangkoopsau, Kabinda Sulsel, Ketua KPU Sulsel, Ketua Bawaslu Sulsel, Bupati dan Wali Kota se-Sulsel, KPU Kabupaten kota se-Sulsel dan Bawaslu Kabupaten kota se-Sulsel. (**).