Makassar, MM | Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama sembilan pelaksana tugas kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru ditunjuk membahas percepatan program kerja melalui rapat koordinasi di Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Dalam rapat tersebut, ia meminta laporan terkini dari masing-masing pelaksana tugas tersebut terkait dengan kondisi internal OPD, program kerja yang telah berjalan, serta hambatan yang dihadapi.
Mereka yang dipanggil yakni Plt Kepala Dinas Pendidikan Andi Bukti Djufri, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Muh Mario Said, Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Andi Irwan Bangsawan, Plt Kepala Satpol PP Fathur Rahim.
Selain itu, Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) A Muh Yasir, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Aryati Puspasari Abady, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ferdy Mochtar, Plt Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Nur Kamarul Zaman, serta Plt Camat Ujung Pandang Armin Paera.
Setiap pelaksana tugas juga diminta memberikan gambaran perencanaan program dalam jangka pendek yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Makassar.
Dinas Pendidikan menjadi OPD pertama yang memberikan laporan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Andi Bukti Djufri memaparkan sejumlah persoalan internal yang perlu segera diselesaikan, salah satunya kekosongan di beberapa posisi jabatan struktural, sedangkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) A Muh Yasir melaporkan progres revitalisasi Lapangan Karebosi.
Munafri menekankan pentingnya percepatan pembangunan tersebut, mengingat Karebosi merupakan ruang publik yang vital bagi masyarakat Makassar.
“Pembangunan Karebosi wajib dilanjutkan. Tidak bisa tidak. Jangan jadi proyek mangkrak. Kita mau secepatnya ini jalan. Kita anggarkan dan selesaikan. Kita mau proyek ini kita jalankan sesuai aturan yang berlaku. Kasihan masyarakat bingung space public-nya di mana mau dipakai,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ferdy Mochtar melaporkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun peraturan wali kota (perwali) terkait dengan retribusi sampah gratis untuk masyarakat tertentu.
Penyusunan regulasi ini untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi warga dalam pengelolaan sampah.
Pelaksana Tugas Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Nur Kamarul Zaman juga melaporkan sejumlah kondisi perusahaan daerah (perusda), sedangkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Andi Irwan Bangsawan melaporkan upaya penanganan stunting hingga persoalan yang dialami kader KB.
“Ini yang perlu diperhatikan. Kita perlu membangun pola baru untuk memastikan persoalan yang ada di sana bisa diselesaikan,” kata Munafri.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Aryati Puspasari Abady menyebutkan indeks ketahanan pangan Makassar saat ini berada di peringkat pertama se-Sulawesi Selatan. Bahkan, indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan indeks ketahanan pangan tingkat provinsi.
Munafri menyambut baik capaian tersebut dan meminta Dinas Ketahanan Pangan agar memperkuat kolaborasi lintas OPD untuk mempertahankan prestasi ini.
“Itu harus dijaga. Saya berharap Dinas Ketahanan Pangan bisa kolaborasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan. Karena banyak yang bisa kita lakukan di situ,” kata dia.
Melalui rapat koordinasi ini, Munafri ingin memastikan roda pemerintahan di Kota Makassar berjalan optimal di bawah kepemimpinannya, (**).
