MAKASSAR — Wakil Walikota Makassar, Fatmawati Rusdi sangat optimis program lorong wisata yang saat ini tengah dikembangkan di Kota Makassar sangat efektif untuk dijadikan sarana pendidikan politik kepada masyarakat sebagai stimulus peningkatan partisipasi publik pada penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang.
Hal ini diungkapkan Fatma saat bertemu perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar membahas sinkronisasi program KPU dengan Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota, Kamis (28/7).
“Program lorong wisata fokus pada peningkatan ekonomi warga lorong, termasuk peningkatan sumber daya manusia yang ada didalamnya. Olehnya itu, seluruh program pemberdayaan termasuk pendidikan politik sangat strategis dilakukan melalui program lorong wisata,” ujar Fatma.
Komisioner KPU Makassar, Endang Sari, menyampaikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada yang lalu tidak mencapai 60 persen, namun di Pemilu 2019 telah mencapai 75,4 persen, sedangkan target di Pemilu serantak nantinya yakni 77,6 persen.
Untuk mengantisipasi hal itu, di awal tahapan berjalan, KPU berkoordinasi dengan berbagai stakholer, dan berharap dapat menyasar hingga tingkatan RT/RW.
“Dengan menyasar tingkat RT/RW, sosialisasi yang diberikan tidak lagi berdasar pada tingkat kelurahan/kecamatan. Hal ini sejalan dengan program kota Makassar yang saat ini digalakkan yakni adanya program Lorong Wisata,” ujar Endang Sari.
Menurutnya, sangat memungkinkan untuk mensinkronkan upaya tersebut ke dalam program lorong wisata agar cakupan sosialisasi dapat benar-benar sampai ke masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Fatmawati Rusdi berharap berbagai kendala yang ditemui di Pemilu maupun Pilkada sebelumnya dapat dijadikan pelajaran, agar Pemilu ke depan dapat lebih baik.
“Tentunya kita berharap dapat berjalan seiring, sehingga berbagai permasalahan yang ditemui di Pilkada maupun Pemilu yang lalu, dapat diatasi lebih dini,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Zaenal Ibrahim, juga menambahkan bahwa saat ini dilakukan sinkronisasi data pemilih, dengan berkoordinasi dengan beberapa SKPD lainnya seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, (**).
