Menu

Mode Gelap
Tahun Depan, Indonesia Dapat 221 Ribu Kuota Haji Presiden Tinjau Pompanisasi di Jawa Tengah, Upaya Antisipasi Kekeringan dan Peningkatan Produksi Pangan Polri dan Vietnam Perkuat Kerja Sama Pengejaran Buron Mesin Pesawat Jemaah Haji UPG-05 Rusak, Kemenag Minta Garuda Indonesia Profesional Presiden Jokowi Gelar Rapat Terbatas Soal Erupsi Gunung di Sulawesi Utara

News · 13 Nov 2022 17:59 WITA

Ketua MPR RI Dukung Gubernur Sulsel Ambil Alih Lahan PT Vale Indonesia 


 Ketua MPR RI Dukung Gubernur Sulsel Ambil Alih Lahan PT Vale Indonesia  Perbesar

Makassar–  Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman yang menolak perpanjangan kontrak karya perusahaan pertambangan nikel, kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Kontrak Karya PT. Vale Indonesia berakhir pada Desember 2025 mendatang. Sejak izin eksploitasi pertambangannya sudah berlangsung sejak 1968 tak banyak yang dilakukan perusahaan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

“Sudah saatnya lahan tambang nikel di Blok Sorowako, Luwu Timur, yang selama ini digarap PT Vale Indonesia dialihkan Pengelolaanya ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi dan kabupaten,” kata Bambang Soesatyo.

Bahkan menurutnya, eksploitasi sumber daya alam ini hanya menyisahkan kondisi yang memilukan dengan meninggalkan kemiskinan ekstrem, khususnya di Luwu Sulsel.

“Lahan kontrak karya yang tidak diperpanjang wajib menjadi milik pemerintah provinsi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di wilayah tersebut,” tulisnya melalui akun Instagramnya.

Terlebih lagi, tidak hanya Gubernur Sulsel menolak perpanjangan kontrak karya PT Vale Indonesia, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura juga menyatakan penolakan serupa,

Bambang Soesatyo sendiri sempat bertemu dengan Andi Sudirman Sulaiman di Makassar pekan ini.

Diketahui sebelumnya, Gubernur termuda di Indonesia ini menyampaikan secara langsung menolak adanya perpanjangan Kontrak Karya (KK) PT Vale Indonesia pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (8/9/2022) lalu.

“Kami tidak ingin menjadi miskin lagi warga kami. Di mana kami kaya raya (sumber daya alam), dan kami hanya jadi penonton,” tegasnya. (*)

Artikel ini telah dibaca 17 kali

badge-check

Tim Kreatif

Baca Lainnya

Cegah Judi Online Kodim 1420/Sidrap Lakukan Apel Gabungan Pengecekan Personil

20 Juni 2024 - 18:23 WITA

Kasus Penganiayaan yang Ditangani PN Parigi Moutong Berakhir Damai

20 Juni 2024 - 12:31 WITA

Presiden Tinjau Pompanisasi di Jawa Tengah, Upaya Antisipasi Kekeringan dan Peningkatan Produksi Pangan

20 Juni 2024 - 06:00 WITA

PLN UID Sulselrabar Bagikan 5 Ton Daging Hasil 74 Ekor Hewan Kurban

20 Juni 2024 - 05:55 WITA

Marwan Aras Center Berbagi Manfaat Kepada Dhuafa dan Fakir Miskin di Makassar

17 Juni 2024 - 17:50 WITA

Idul Adha di Desa Tomoli Selatan, Warga Padati Masjid At-Taqwa Parigi Moutong 

17 Juni 2024 - 11:24 WITA

Trending di News