MAKASSAR, MM | Transparency International Indonesia (TI Indonesia) bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanudin serta Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Takalar (HIPERMATA) meluncurkan kajian terbarunya yang menyoroti isu korupsi di sektor kelautan dan perikanan.
Kawasan pesisir Kabupaten Takalar di Sulawesi Selatan menjadi fokus penelitian dalam riset kelautan dan
perikanan ini. Pesisir Takalar merupakan salah satu kawasan di Sulawesi Selatan yang banyak dihuni
oleh komunitas nelayan tradisional. Komunitas nelayan di Takalar ini dikenal sebagai pelaut pengembara jarak jauh di perairan Indonesia.
Namun, kehidupan kelautan dan budaya pengembaraan jarak jauh yang mereka lakukan kerap membawa risiko yang tidak dapat dihindari, salah satunya
adalah korupsi di tingkat tapak. Mulai dari perizinan yang tidak transparan hingga pengelolaan sumber
daya kelautan yang monopolistik.
Dalam kajian anyar tersebut, TI Indonesia mengusung pendekatan etnografi cepat untuk menguak dua
fenomena yang disinyalir merugikan negara, yakni eksploitasi lingkungan khususnya yang terjadi di
kawasan pesisir Kabupaten Takalar serta praktik-praktik korupsi di sektor kelautan dan perikanan yang
mengancam komunitas nelayan di Takalar.
Dalam keterangannya Danang Widoyoko selaku Sekretaris Jenderal TI Indonesia mengungkapkan bahwa pendekatan etnografi dipilih agar dapat memotret realita kehidupan nelayan yang juga
terdampak oleh praktik-praktik korupsi di sektor kelautan serta untuk mendekatkan secara emosional
masalah ini kepada pengambil kebijakan.
“Pendekatan etnografi ini dipilih untuk menarasikan dalam perspektif korban yaitu komunitas nelayan,” papar Danang (7/3).
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, utamanya kampus dan para mahasiswa untuk mengambil peran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Kita menyadari bahwa korupsi
itu merupakan salah satu ancaman terbesar yang saat ini dihadapi oleh bangsa ini, bukan hanya di Jakarta, kita juga menemukannya di sini. Kami mengajak civitas academia di kampus maupun para mahasiswa untuk berpihak kepada masyarakat terdampak sekaligus ambil bagian dari upaya
pemberantasan korupsi,” jelas Danang Widoyoko dalam sambutannya.
Dekan Fisip Universitas Hasanudin, Prof. Dr. Phil Sukri Tamma, M.Si menyambut baik riset tersebut dan berkomitmen untuk mengawal upaya pemberantasan korupsi khususnya di Sulawesi Selatan.
“Kami menyambut baik hasil riset ini, dan siap mengawal pemberantasan korupsi di Indonesia, dimulai
dari Sulawesi Selatan,” tandasnya.
Selain Prof. Sukri, hadir sebagai penaggap lainnya dalam kegiatan peluncuran hasil riset tersebut
diantaranya; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Takalar H. Syamsudin S., S.pi, Direktur Anti- Corruption Commintee (ACC) Sulawesi Kadir Wakanobun, dan Himpunan Pemerhati Nelayan Takalar
(HPNT) Nurul Fauzi Assiddiq
Transparency International Indonesia mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat luas, untuk bersatu dalam upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan lingkungan, (**).
