Menu

Mode Gelap
Update Haji 2025: Petugas Mulai Diberangkatkan ke Arafah Sidang Isbat: Hari Raya Idul Adha 6 Juni 2025 Wagub Sulsel Minta TPID dan TP2DD Bergerak Tepat Sasaran Daker Bandara Siap Sambut Kedatangan Gelombang II Jemaah Haji di Jeddah Sempat Viral di Medsos Sejumlah Koper CJH SUB di Madinah Diturunkan dari Bus, Berikut Penjelasannya!

News · 11 Nov 2023 17:28 WITA

Terima Tim Pengawasan Kemenkeu, Pj Sekprov Sulsel Harap Selaraskan Data


 Terima Tim Pengawasan Kemenkeu, Pj Sekprov Sulsel Harap Selaraskan Data Perbesar

MAKASSAR,MM —  Pj Sekprov Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, menerima kedatangan tim pengawasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk membahas tentang program prioritas Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin. Diantaranya terkait pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, dan kemiskinan ekstrem.

“Kami ucapkan selamat datang di Pemprov Sulsel, khususnya di Kota Makassar ini. Mereka akan berada di Sulsel selama kurang lebih 15 hari ke depan,” kata Arsjad, Jumat, 10 November 2023.

Kata Arsjad, kedatangan mereka untuk mengambil sampel di pemerintah daerah. Yakni Kabupaten Gowa, Wajo, Kota Makassar, dan Pemprov Sulsel. Tim ini akan memotret dan mengumpulkan data serta informasi terkait program yang telah dilaksanakan pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten kota terkait upaya-upaya penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim.

“Kita ketahui bersama, saat ini Pj Gubernur Sulsel telah menginstruksikan delapan program prioritas. Diantaranya adalah penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.

Terkait stunting sendiri, tentu ia berharap angka 27 persen saat ini bisa diturunkan. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem mengalami penurunan melalui program-program Pemprov Sulsel. Seperti program ketahanan pangan serta aplikasi Inzting atau Ikhtiar Menzerokan Stunting.

Sementara untuk kemiskinan ekstrem, kata Arsjad, saat ini sedang digalakkan budidaya pisang di atas lahan seluas 500 ribu hektare atau kurang lebih sekitar 1 juta tanaman pisang. Diharapkan, ini bisa menjadi peluang lapangan kerja baru diciptakan, sekaligus juga bisa meningkatkan potensi pendapatan masyarakat. Sehingga, dengan 1,57 persen zona kemiskinan ekstrem itu bisa berkurang.

“Untuk itu, tim pengawasan Kementerian Keuangan ini diharapkan bisa menyelaraskan data terkait jumlah prevalensi stunting, termasuk juga zona kemiskinan ekstrem,” imbuhnya.

Selain itu, tim pengawasan ini juga akan melihat sudah sejauh mana kebijakan penganggaran pemerintah provinsi dan kabupaten kota. (**)

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Tim Kreatif

Baca Lainnya

STIMI YAPMI Makassar Canangkan Digitalisasi Kampus Menuju Kampus Global

20 Juli 2026 - 12:43 WITA

Pelaksanaan UAS STIMI Yapmi Makassar Ditinjau Langsung Jajaran Pimpinan Kampus

13 Juli 2026 - 17:41 WITA

Perkuat Kerja Sama, STIMI Yapmi Makassar dan STIE YPUP Teken MoU Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi

12 Juli 2026 - 22:54 WITA

Yayasan Marwan Aras Center (MAC) Kembali Berbagi di Bulan Muharram 1448 H

29 Juni 2026 - 15:51 WITA

STIMI Yapmi Makassar Terapkan Sistem Pembelajaran Hybrid untuk Mahasiswa Kurang Mampu

29 Juni 2026 - 15:49 WITA

Semua PTS Berpeluang Meraih Akreditasi Unggul

27 Juni 2026 - 09:56 WITA

Trending di News